Notification

×
Copyright © Terdepan Mengabarkan Tentang Indonesia

Kuliner

Iklan

Pemkab Serang sosialisasikan pengendalian gratifikasi hingga ke tingkat kecamatan

FEC Media
Kamis, 24 Februari 2022, Februari 24, 2022 WIB

Lukman Hakim






Banten,  Detakterkini.com - Pemerintah Kabupaten Serang melalui Inspektorat terus berupaya menyosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintahannya ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pemerintah kecamatan. Selanjutnya, akan dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi atau UPG di setiap OPD.




Inspektur Pembantu (Irban) V Kabupaten Serang, Heni Suhaeri dalam siaran tertulisnya melalui Diskominfosatik, Rabu (23/2/ 2022) menyebutkan bahwa sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ataupun Honorer agar memahami arti gratifikasi dan batasan.




Kedepan, ketika ada ASN, PNS, Honorer, P3K menerima pemberian baik dalam bentuk uang dan barang yang diduga berkaitan dengan pekerjaan itu diharapkan agar segera melapor ke UPG yang ada di Inspektorat. 





“Sebenarnya di setiap OPD ada satu pegawai yang ditunjuk mengelola UPG ketika dinas masing-masing ada gratifikasi pegawai itu yang di tunjuk melaporkan ke Inspektorat,” ujar Heni.




Oleh karena itu, usai sosialisasi  pihaknya berharap kedepan akan di bentuk UPG di setiap OPD. Jadi bukan hanya tingkat Kabupaten Serang tapi setiap OPD ada UPG. 




“Kalau saat ini baru sosialisasi, ke depan nanti kami bentuk UPG setiap OPD bahkan kecamatan,” kata Heni.



Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya berharap jika UPG sudah terbentuk di setiap OPD, yang pertama bisa disosialisasikan kepada seluruh pegawai baik ASN/PNS, P3K, Pramubakti atau Honorer, karena semua terikat mendapat gaji dari pemerintah.





“Diharapkan dengan adanya pedoman gratifikasi ini UPG di OPD bisa memberikan semacam peringatan dini kepada semua pegawai, mana hal yang bisa diterima mana yang harus ditolak, karena semua ada aturannya dalam pasal-pasal di Perbup Nomor 5 Tahun 2021 tersebut,” ungkap Anas.




Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) ini juga menyebutkan, ada bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan ataupun tidak dilaporkan dalam Perbup tersebut. 




Adapun yang dikecualikan untuk tidak dilaporkan dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2021 tersebut yakni pemberian dalam keluarga yaitu, kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak, menantu anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik ipar sepupu dan keponakan sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan.




“Sedangkan untuk dikecualikan untuk dilaporkan pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1 juta setiap pemberi,” terang Anas. Dikutip ANTARA




Adapun Perbup Nomor 5 Tahun 2021 pada Pasal 2, (1) di maksudkan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.




Kemudian dalam Pasal 2, (2) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang gratifikasi, meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan gratifikasi, menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.



“Kemudian membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di pemerintah daerah,” papar Anas.


Komentar

Tampilkan

  • Pemkab Serang sosialisasikan pengendalian gratifikasi hingga ke tingkat kecamatan
  • 0

FEC MEDIA NETWORK

Topik Populer

Iklan Dalam Feed